Langsung ke konten utama
Stella Maris Indonesia
← Kembali

UU No. 21 Tahun 2007: Pemberantasan Perdagangan Orang (TPPO)

Bagikan:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), berlaku sejak 19 April 2007, adalah dasar hukum utama Indonesia untuk memberantas perdagangan orang — termasuk modus yang menyasar calon pekerja migran dan awak kapal lewat penipuan lowongan kerja, jeratan utang, atau penahanan dokumen/paspor.

Apa yang Termasuk Perdagangan Orang?

Secara umum, UU ini mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau jeratan utang — untuk tujuan eksploitasi (termasuk eksploitasi kerja, kerja paksa, atau eksploitasi seksual).

Ketentuan Pidana

  • Pelaku perdagangan orang (Pasal 21, 22, 23) diancam pidana penjara 1–5 tahun dan denda Rp 40 juta – Rp 200 juta.
  • Kasus yang lebih berat (Pasal 24) diancam pidana penjara 3–7 tahun dan denda Rp 120 juta – Rp 280 juta.

Perlindungan bagi Korban

UU ini juga mengatur hak korban untuk mendapatkan pemulihan, di antaranya akses rehabilitasi kesehatan dan sosial, pemulangan ke daerah asal, reintegrasi sosial, serta kerahasiaan identitas selama proses hukum. Korban berhak melapor tanpa takut dikriminalisasi meski dokumennya tidak lengkap akibat ulah pelaku.

Tanda-Tanda Anda Mungkin Korban Perdagangan Orang

  • Dokumen/paspor ditahan oleh agen atau majikan tanpa alasan jelas.
  • Dijanjikan pekerjaan berbeda dari yang sebenarnya dijalani.
  • Dipaksa bekerja untuk melunasi utang yang terus membesar (jeratan utang).
  • Tidak diberi upah sama sekali, atau upah ditahan sepenuhnya oleh pihak ketiga.
  • Dibatasi kebebasan bergerak atau berkomunikasi dengan keluarga.

Jika Anda atau Kerabat Mengalami Ini

Ini situasi serius — segera laporkan lewat Complaint Center Stella Maris (bisa anonim), hubungi chaplain terdekat lewat Port Directory, atau hubungi KBRI/KJRI setempat jika berada di luar negeri. Ringkasan ini bukan pengganti pendampingan hukum langsung.

Sumber: disusun berdasarkan teks resmi UU No. 21 Tahun 2007 yang dipublikasikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk teks lengkap, baca di peraturan.bpk.go.id.